Potensi Industri Perikanan Maluku Patut Dikembalikan

09-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa berharap agar Menteri Perindustrian mau memprioritaskan kembali pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang ada di Provinsi Maluku sebagai salah satu kekuatan industri Indonesia. Menurutnya Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut besar dengan ikan yang melimpah, namun kebanyakan industri perikanan Indonesia saat ini malah dibangun di kota-kota lain.

 

Hal tersebut ia sampaikan kepada Menteri Perindustrian beserta jajarannya dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). Hendrik menegaskan bahwa hal ini merupakan paradoks bagi dunia industri perikanan Indonesia, sehingga Menteri baru menurutnya harus segera bertindak melakukan perbaikan terhadap hal ini.

 

“Industri perikanan ini justru banyak dibangun di daerah-daerah di luar Maluku, padahal dari sisi persyaratan infrastruktur, Maluku kan punya logistik ikan yang paling besar di republik ini. Yang membuat kami sebagai orang-orang yang punya ikan di perairan kami merasa, ‘ini apa maksudnya seperti ini?’ Masak Pemerintah tidak punya goodwill untuk membangun industri perikanan di sana (Maluku),” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Hendrik menjelaskan bahwa masalah ini pada akhirnya sangat merugikan masyarakat di Maluku, sebab dengan potensi besar yang ada di wilayah mereka tidak dapat memberi kesejahteraan. Bahkan kebanyakan nelayan di Maluku kehidupannya masih berkategori di bawah sejahtera, sehingga ia berharap saat ini pemerintah dapat melakukan itikad baik terhadap daerah pemilihannya.

 

“Sekarang kalau mau lihat, tidak ada lagi yang hidup di sana. Jadi kalau ada rencana Kementerian Perindustrian untuk mendorong pihak swasta membangun industri perikanan tolong dibangun di Maluku. Tidak ada yang kurang di sana, ikan ada, air ada, listrik pun ada. sumber daya manusianya juga baik. Yang belum ada adalah goodwill dan strong-willed dari Pemerintah,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...